Semarang– Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (DPD P2RPTI) Provinsi Jawa Tengah resmi menggelar Pengukuhan Pengurus dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Masa Khidmah 2026–2031 di Semarang. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan program kerja lima tahun ke depan dalam mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.
Acara pengukuhan dihadiri jajaran pengurus DPN P2RPTI, pengurus DPD kabupaten/kota se-Jawa Tengah, pelaku industri hasil tembakau, perwakilan petani tembakau, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Kegiatan juga dirangkaikan dengan audiensi mengenai penguatan sinergi pemberantasan peredaran rokok ilegal dan upaya menjaga keberlanjutan industri hasil tembakau nasional.
Ketua DPD P2RPTI Jawa Tengah, H. Bagyo Jayadi, SH., MH, menegaskan bahwa kepengurusan yang baru dikukuhkan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau legal sekaligus memperjuangkan kesejahteraan petani tembakau sebagai bagian penting dari rantai produksi nasional.
“Pengukuhan ini bukan sekadar seremonial organisasi, tetapi menjadi awal penguatan komitmen kami untuk membangun industri hasil tembakau yang legal, sehat, dan berdaya saing. Kami ingin P2RPTI hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di Jawa Tengah,” ujar Bagyo Jayadi dalam sambutannya.
Menurut Bagyo, program kerja DPD P2RPTI Jawa Tengah periode 2026–2031 akan difokuskan pada penguatan kelembagaan organisasi, pembinaan industri hasil tembakau legal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan petani tembakau, serta perluasan kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam audiensi yang digelar setelah pengukuhan, DPD P2RPTI Jawa Tengah menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Bagyo menilai rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan mengancam keberlangsungan industri rokok legal serta petani tembakau.
“Pemberantasan rokok ilegal merupakan kepentingan bersama. Peredaran rokok ilegal merugikan negara, merusak iklim usaha, dan berdampak langsung terhadap pabrik rokok yang taat aturan maupun petani tembakau sebagai penyedia bahan baku. Karena itu diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN P2RPTI, Dr. H. Suparno Sukron, M.PdP, dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan pengendalian dan keberlangsungan industri hasil tembakau nasional. Menurutnya, industri hasil tembakau legal memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, dan perekonomian daerah.
“Industri hasil tembakau legal adalah salah satu penopang ekonomi nasional yang melibatkan jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Oleh sebab itu, negara harus hadir tidak hanya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga dalam pembinaan, perlindungan usaha legal, dan pemberdayaan petani tembakau,” ujar Suparno Sukron.
Suparno juga mengajak seluruh pengurus P2RPTI di daerah untuk aktif mendukung program pemerintah dalam memberantas rokok ilegal melalui edukasi kepada masyarakat, penguatan kepatuhan industri, dan peningkatan koordinasi lintas sektor.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam memberantas rokok ilegal. Namun pada saat yang sama, industri legal harus diberikan ruang tumbuh yang sehat agar tetap mampu berkontribusi terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Selain isu pemberantasan rokok ilegal, forum Muskerwil menempatkan peningkatan kesejahteraan petani tembakau sebagai agenda prioritas organisasi. P2RPTI mendorong adanya kebijakan yang berpihak kepada petani melalui peningkatan kualitas hasil panen, kepastian harga yang berkeadilan, kemudahan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan petani, serta pendampingan teknologi budidaya agar produktivitas dan daya saing tembakau nasional semakin meningkat.
Bagyo Jayadi menambahkan bahwa petani tembakau merupakan fondasi utama industri hasil tembakau sehingga keberhasilan sektor hulu akan menentukan keberlanjutan industri secara keseluruhan.
“Apabila petani sejahtera, maka industri akan tumbuh sehat, penerimaan negara tetap terjaga, dan masyarakat di daerah sentra tembakau akan memperoleh kepastian ekonomi yang lebih baik,” katanya.
Melalui Pengukuhan dan Musyawarah Kerja Wilayah Masa Khidmah 2026–2031, DPD P2RPTI Provinsi Jawa Tengah menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas rokok ilegal, memperkuat industri hasil tembakau yang legal, serta mewujudkan petani tembakau dan pelaku industri yang semakin sejahtera.
